 |
| Ketua DPRD Ponorogo Kang Dwi Agus Prayitno saat memberi sambutan |
PONOROGOPOS- Penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) adalah amanat UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Rencana kerja pemerintah merupakan dokumen penting perencanaan dalam satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun.
Demikian dikatakan Kang Dwi Agus Prayitno, Ketua DPRD Ponorogo saat Musrenbang RKPD 2026 di ruang Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo Senin (17/3/2025). “Pembentukan RKPD berpedoman pada RK pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Ia mengatakan, penyusunan RKPD didahului dengan proses panjang berupa musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa (musrenbang desa), di tingkat kecamatan (nusrenbang Kecamatan) dan harus ditemukan titik ketersinggungannya dengan arah kebijakan RKPD daerah dan disesuaikan dengan RKPD pusat.
Kang Dwi mengatakan, fokus program di RKPD tahun 2026 antara lain peningkatan sumber daya manusia, infrasturuktur yang menyeluruh, pembangunan dibidang pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pengelolaan sumber air, perumahan dan kawasan pemukiman, keamanan dan ketertiban sosial, ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat desa, pertanian perikanan, pangan dan perkebunan, koperasi dan UKM, pariwisata, cepat tanggap penanggulangan bencana serta lingkungan hidup yang berkelanjutan.
 |
| Bupati Ponorogo Kang Sugiri Sancoko saat sambutan |
Sementara itu Bupati Ponorogo Kang Sugiri Sancoko menjelaskan bahwa Ponorogo harus berdikari secara mandiri. Baik di bidang pembangunan maupun berkepribadian dalam kebudayaan. Konsepnya harus gotong royong secara serentak dan harus muncul dari seorang pimpinan yang hebat.
“Tantangan kita untuk menggerus kemiskinan dan menargetkan untuk tahun 2029 kemiskinan hanya 4 persen saja. Tentu banyak cara dengan memakai slot analis,” ungkap Sugiri Sancoko.
Tidak hanya itu, ada informasi nilai tukar petani di Ponorogo lebih baik dari Propinsi Jawa Timur. Karena pemkab sering membantu sumur dalam untuk menuju sawah organik. Tahun 2029 nanti harus sudah ada 25 ribu hektar sawah berpupuk organij dan tidak tergantung pupuk kimia lagi.
“Indek ketahanan pangan Kabupaten Ponorogo untuk tahun 2024 terbaik nomor 2 di Jawa Timur. Yang pertama kabupaten Gresik, Sedangkan di tingkat nasional angka indek ketahanan pangan Ponorogo di nomor 14.
Kang Sugiri mengatakan, di Ponorogo ada 12 embung yang rusak. “Bila embung teratasi akan jadi tempat wisata. Bisa juga untuk nongkrong, mancing dan tumbuhnya ekosistem. Waduk Bendo menyimpan ribuan potensi yang hebat. Saya sudah ke BWPS minta tahun ini dibuka ijin prinsipnya,” pintanya.
Di periode kedua menurut Kang Sugiri untuk visi-misi harus terwujud. Nawa Darma Nyata harus diimplementasikan karena bisa membuat Ponorogo lebih hebat. (adv)yani)
COMMENTS