Ketua DPRD Ponorogo Minta ASN Tetap Profesional dan Fokus Melayani Masyarakat

 

Ketua DPRD Dwi Agus Prayitno bersama Muhammad Yani wartawan Ponorogo Pos

PONOROGOPOS- Bagaimana jalannya pemerintahan kabupaten Ponorogo setelah ditinggalkan Bupati Sugiri Sancoko dan Sekretaris Daerah Agus Pramono karena menghadapi kasus hukum di KPK? Ketua DPRD Ponorogo Kang Wi- panggilan akrab Dwi Agus Prayitno-  mengatakan roda pemerintahan Kabupaten Ponorogo dipastikan tidak akan tersendat.

“Saya yakin birokrasi tetap normal di bawah kepemimpinan Plt Bupati Lisdyarita. Tentu ini dambaan kita semua. Mari kita bahu membahu dalam melayani masyarakat,” ajak ketua DPRD dari FKB ini. 

Dia mengatakan, keberlangsungan pelayanan publik menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Ia meminta jajaran aparatur sipil negara agar tetap profesional dan fokus melayani masyarakat.

“Pemerintahan sudah berjalan sesuai aturan. Tidak ada kekosongan pimpinan, sehingga semua program dan pelayanan harus terus bergerak dan bergerak sesuai ril,” ungkapnya, Senin (10/11/2025).

Kang Wi menambahkan, DPRD Ponorogo juga tidak akan menunda agenda penting, termasuk pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026. Ia memastikan seluruh prosesnya tetap sesuai jadwal yang telah diatur undang-undang.

“Pembahasan APBD tetap kita jalankan seperti biasa. Batas waktunya jelas, satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Ini penting agar program  pembangunan daerah tidak tertunda,” tuturnya..

Politikus yang juga dikenal dekat dengan semua kalangan itu mengajak seluruh pihak untuk tidak terjebak dalam spekulasi politik dan menjaga suasana tetap kondusif.

“Mari bersama menjaga ketenangan. Ponorogo harus tetap solid, baik ASN maupun masyarakat. Dengan sinergi semua pihak, saya yakin pembangunan akan tetap berjalan,”ajak Kang Wi.

Dia juga mengonfirmasi bahwa dasar hukum penunjukan Lisdyarita sebagai pelaksana tugas bupati telah jelas. Ia menerima Radiogram Kementerian Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2/8930/SJ dan Surat Perintah Gubernur Jawa Timur Nomor 100.1.4.2/893/011.2/2025, keduanya tertanggal 9 November 2025. (yani)