DPRD Ponorogo Gelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah

Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita hadir dalam rapat paripurna DPRD Ponorogo

PONOROGOPOS- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Rapat Paripurna dilaksanakan pada Rabu (12/11/2026) pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Dwi Agus Prayitno.

Hadir dalam Rapat Paripurna tersebut Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, Plt. Bupati Ponorogo, Sekretaris Daerah beserta Kepala Perangkat Daerah, Camat se-Kabupaten Ponorogo, Tim Ahli Alkap dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD, serta Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Dwi Agus Prayitno menyampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan regulasi yang sangat penting untuk menyesuaikan pengelolaan aset daerah agar lebih tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Barang Milik Daerah adalah aset rakyat Ponorogo yang harus dikelola dengan baik, dijaga, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perubahan Perda ini harus kita cermati bersama agar tidak ada aset daerah yang terbengkalai, tidak tercatat, atau disalahgunakan,” tegas Dwi Agus Prayitno.

Beliau juga mengajak seluruh Fraksi untuk menyampaikan pandangan umumnya secara konstruktif, objektif, dan memberikan masukan serta saran demi penyempurnaan Ranperda tersebut.

Suasana rapat paripurna DPRD Ponorogo

Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi ini merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, sebelum dilanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi, pembahasan, hingga penetapan menjadi Peraturan Daerah.

Dengan adanya perubahan Perda ini, diharapkan pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Ponorogo semakin profesional, tertib administrasi, tertib hukum, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. (yani)