 |
| Sunarto, S.Pd ketua DPRD Ponorogo hadir diacara musrencang kabupaten Ponorogo dan memberi sambutan |
PONOROGO - Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Sunarto, S.Pd hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Ponorogo tahun 2023 di gedung Sasana Praja, Selasa (21/3). Bupati Ponorogo Kang Sugiri Sancoko telah membuka acara musrenbang 2023 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2024.
 |
| Para pejabat lagi mendatangani berita acara musrenbang kabupaten Ponorogo |
Sunarto mengatakan, pembangunan butuh perencanaan yang baik. Bila perencanaan baik, itu merupakan separo keberhasilan. “Maka butuh kesepahaman antara legislatif dan eksekutif baik dari sisi program maupun kegiatan yang ingin dicapai dalam satu tahun mendatang. RKPD merupakan pedoman atau arah pembangunan,” jelasnya.
Dalam bidang pertanian menurut Sunarto, adanya keluhan yang sudah disampaikan DPRD Ponorogo ke Bapanas terkait harga gabah yang tidak jelas patokannya. Rupanya Bapanas cepat merespon kegelisahan para petani dengan menyiapkan peraturan terkait HPP (Harga Pokok Pembelian). Mulai gabah kering panen Rp 5000 per kg, GKP penggilingan, GKG penggilingan, GKG gudang Bulog dan lain-lain.
 |
| Peserta musrenbang kabupaten Ponorogo saat mengikuti acara |
“ Semoga pada musim panen raya peraturan yang dimaksud segera diundangkan. Mohon pemerintah propinsi melalui perwakilan yang hadir dalam musrenbang mengawal perc¬epatan peraturan yang dimaksud,” pinta Sunarto ketua DPRD Ponorogo.
 |
| Penataan meja tamu yang bundar menambah kenyamanan tamu untuk mengikuti jalannya musrenbang sampai selesai |
Lantas Sunarto juga menyinggung masalah kemampuan keuangan daerah yang memang mutlak dibutuhkan dalam pembangunan disegala bidang. Namun menurutnya, menjadi kurang baik apabila pemkab pembangunan mengandalkan dari dana pinjaman pihak ke tiga.
 |
| Suasana panggung musrenbang di gedung sasana praja Ponorogo |
“DPRD Ponorogo menyarankan kepada bupati dan jajarannya untuk memaksimalkan komunikasi agar bantuan dari pemerintah propinsi dan pusat menjadi lebih besar. Tentu harus berimbang dengan Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak, retribusi, dan lain-lain,” ungkapnya.
 |
| Para undangan yang mendengarkan pemaparan dengan seksama |
Oleh karena itu kata Sunarto, pemerintah daerah harus secara lebih efektif melakukan ferifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Permintaan DPRD Ponorogo ini sebagai hasil serap aspirasi yang merupakan representasi masyarakat. Oleh karena itu pemkab harus mengakomodir sebagai bahan menyusun RKPD tahun 2024, memaksimalkan cek and balance dengan prinsip mengendepankan kepentingan masyarakat. Inilah penentu keberhasilan pembangunan di Ponorogo.
 |
| Sunarto, ketua DPRD Ponorogo memaparkan hasil serap aspirasi masyarakat |
Sementara itu musrenbang dihadiri Ir. Budi Arwoto, MM sebagai kepala dinas Pembeerdayaaan Masyarakat dan Desa Propinsi Jawa Timur, para tamu undangan mulai forkopimda, kepala OPD, camat dan kepala Kelurahan/Desa serta para tamu undangan dari berbagai kalangan yang diharapkan bisa memberi masukan dan saran dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Ponorogo tahun 2024. (adv/yani)
COMMENTS